Namlea, Maluku – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kabupaten Buru terpaksa diskorsing setelah proses penetapan bakal calon Ketua DPD II mengalami kebuntuan.
Polemik mencuat akibat dugaan pengabaian syarat dukungan minimal 30 persen serta sikap Steering Committee (SC) yang dinilai tidak tegas dan cenderung berpihak.
Kader SOKSI Kabupaten Buru, Kiswan Facey, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakkonsistenan SC dalam menjalankan mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART dan petunjuk teknis partai.
“Dalam aturan sudah jelas, bakal calon yang tidak memenuhi dukungan 30 persen otomatis gugur pada tahap verifikasi. Tapi ini justru diabaikan, sehingga menimbulkan polemik,” ujar Kiswan, Selasa.
Ia menyoroti alasan Ketua SC, Taher Fua, yang menyebut adanya rekomendasi ganda serta persoalan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK PLT) sebagai dasar belum diambilnya keputusan.
Menurut Kiswan, alasan tersebut tidak relevan karena telah diklarifikasi dalam forum resmi.
“Rekomendasi ganda sudah diklarifikasi dalam verifikasi terbuka bersama DPC.
SK PLT juga sudah dipertanggungjawabkan di tingkat kecamatan dan diterima secara sah dalam forum. Bahkan sudah ada pertimbangan hukum dari DPD I Golkar Maluku,” tegasnya.
Kiswan menilai, sikap SC yang tidak segera menetapkan hasil verifikasi justru memperpanjang konflik dan berpotensi merusak kredibilitas forum Musda.
Ia juga mengungkap adanya dugaan keberpihakan Ketua SC terhadap salah satu bakal calon yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Sejak awal sudah ada indikasi tidak netral. Ketua SC diketahui diusulkan oleh salah satu bakal calon. Ketika calon tersebut tidak lolos, muncul alasan baru untuk menunda keputusan dan menggiring ke forum Musda,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya melanggar juknis partai, tetapi juga menciptakan persepsi negatif terhadap independensi Steering Committee secara keseluruhan.
Akibat polemik yang tak kunjung terselesaikan, pimpinan sidang Musda VI Golkar Buru, Burhan Latuconsina, akhirnya menskorsing jalannya forum. Hingga kini belum ada kejelasan kapan skorsing akan dicabut dan Musda dilanjutkan.
“Kondisi ini merugikan proses demokrasi internal partai. Harus ada ketegasan agar Musda berjalan sesuai aturan, bukan kepentingan tertentu,” tutup Kiswan.***
Komentar