Ambon, Maluku — Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola kerja birokrasi pemerintah daerah yang dinilai masih berorientasi pada penyerapan anggaran. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di halaman Balai Kota Ambon.
Dalam momentum refleksi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Toisuta menekankan bahwa esensi otonomi tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan, setelah tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, masih terdapat ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini dinilai memicu tumpang tindih program, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan.
“Birokrasi kita masih cenderung mengejar serapan anggaran, bukan capaian hasil yang dirasakan masyarakat. Ini harus diubah,” tegasnya.
Toisuta mendorong penerapan reformasi birokrasi berbasis outcome dengan memperkuat digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi serta mendorong inovasi daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menciptakan tata kelola yang lebih cepat, responsif, dan berdampak langsung.
Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah akibat tingginya ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dinilai mempersempit ruang gerak daerah dalam merespons kebutuhan lokal secara fleksibel.
Dalam pidatonya, Toisuta turut mengkritik lemahnya kolaborasi antar daerah dalam menangani isu lintas wilayah, seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, hingga pengendalian banjir dan sampah, yang seharusnya diselesaikan secara terpadu.
Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan layanan dasar, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, air bersih hingga perlindungan sosial, khususnya di wilayah tertinggal. Pemerintah daerah, menurutnya, harus menempatkan pemenuhan layanan dasar sebagai prioritas utama dalam pembangunan.***
Komentar