Saumlaki, TrendingMaluku.com – Aksi “sweri” atau pemalangan Kantor Desa Kabiarat yang dilakukan oleh sekelompok orang sejak 10 April lalu, kini berdampak serius terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Hingga Senin, 27 April, kantor desa masih tertutup, membuat seluruh aktivitas administrasi lumpuh total.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan kondisi tersebut. Mereka menyebut, tidak ada satu pun pelayanan yang berjalan sejak kantor desa ditutup.
“Sejak ditutup tanggal 10 April itu, sampai sekarang kami tidak bisa urus dokumen apa pun. Tidak ada aktivitas pemerintahan sama sekali,” ungkap salah satu warga.
Pelayanan Lumpuh, Warga Jadi Korban
Situasi ini membuat masyarakat kesulitan mengakses berbagai layanan dasar, mulai dari pengurusan administrasi hingga kebutuhan penting lainnya. Warga menilai, aksi “sweri” tersebut justru merugikan masyarakat luas, bukan menyelesaikan persoalan.
Menurut mereka, dugaan penyelewengan keuangan desa yang dialamatkan kepada oknum pemerintah desa seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum, bukan disikapi dengan tindakan sepihak.
“Kalau ada dugaan penyalahgunaan Dana Desa, silakan diproses sesuai aturan. Jangan tutup kantor desa, karena itu milik semua masyarakat, bukan kelompok tertentu,” tegas warga lainnya.
Proses Hukum Sudah Berjalan
Warga juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut telah ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui Pemeriksaan Khusus (Pemsus) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dengan proses yang sudah berjalan, masyarakat berharap semua pihak menahan diri dan menunggu hasil resmi pemeriksaan.
“Inspektorat sudah turun melakukan pemeriksaan. Jadi seharusnya kita tunggu hasilnya, bukan malah memperkeruh situasi,” tambahnya.
Abaikan DPRD, Diduga Ada Provokasi
Lebih jauh, warga menyayangkan aksi pemalangan yang tetap berlangsung meskipun Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Inspektorat Daerah.
Dalam RDP tersebut, Komisi I bahkan telah menghimbau agar “sweri” segera dibuka demi kelancaran pelayanan publik. Namun, imbauan itu diduga diabaikan.
Seorang warga bahkan menuding adanya oknum anggota BPD dan staf pemerintah desa yang memprovokasi masyarakat untuk tetap melakukan aksi tersebut.
“Ada oknum yang sejak awal berseberangan dengan pemerintah desa, lalu menggerakkan kelompok untuk tetap melakukan sweri. Ini sangat disayangkan karena mengabaikan arahan DPRD,” ujarnya.
Dikhawatirkan Picu Konflik
Warga kini mulai mencurigai adanya kepentingan lain di balik aksi tersebut. Mereka khawatir, jika kondisi ini terus dibiarkan, akan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kami curiga ada motif lain. Kalau terus dibiarkan, masyarakat makin resah dan ini bisa memicu konflik antar warga,” katanya.
Masyarakat pun mendesak agar aksi “sweri” segera dihentikan, sehingga pelayanan publik dapat kembali berjalan normal dan stabilitas desa tetap terjaga. (TM.01)
Komentar