Ambon, Maluku – Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jefri Huwae, menekankan pentingnya kajian ilmiah sebagai landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan setiap kebijakan pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan jajaran Universitas Pattimura (Unpatti) di Kampus Unpatti Ambon, Rabu (24/6/2026).
Menurut Jefri, pembangunan yang melibatkan masyarakat harus didukung oleh kajian yang komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, dapat diterima publik, serta mampu meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah melalui penyediaan data, hasil penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan.
“Hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi harus diperkuat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki peran strategis dalam memberikan kajian ilmiah, data, serta rekomendasi kebijakan yang tepat,” kata Jefri kepada wartawan usai pertemuan.
Jefri menjelaskan, keterlibatan akademisi dalam proses pembangunan menjadi penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung oleh data yang valid.
Selain itu, kajian ilmiah juga dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesalahpahaman yang kerap muncul terhadap berbagai kebijakan publik.
Karena itu, ia mendorong agar setiap aktivitas pembangunan di Maluku melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Menurutnya, sinergi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Jefri menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola pembangunan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Para akademisi diharapkan terus menyampaikan gagasan berbasis data yang valid agar dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy, menyatakan komitmen kampus untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui riset dan kajian akademik yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi faktor penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan dunia akademik dalam mendorong pembangunan Maluku yang lebih terukur, berbasis data, dan berkelanjutan.***
Discussion about this post