Ambon, Maluku– Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan. PWPM menilai kepemimpinan Kapolda saat ini gagal menjamin keamanan warga dan menanggulangi konflik sosial yang terus berulang di berbagai wilayah Maluku.
PWPM Maluku melalui Farham Suneth, Rabu (30/04) menyampaikan, konflik antarwarga yang terjadi di Desa Tial dan Desa Tulehu, Pulau Ambon, sejak 31 Maret lalu, mencerminkan lemahnya kendali keamanan dan respon aparat di bawah komando Kapolda.
“Capai Satu bulan berlalu, tapi konflik belum juga tuntas. Jalan utama yang menjadi urat nadi transportasi antar-kabupaten ke Kota Ambon pun belum sepenuhnya aman. Ini jelas kelalaian yang tak bisa dibiarkan,” tegas Farham.
Menurutnya, konflik sosial bukan hanya persoalan horizontal antarwarga, tetapi menunjukkan ketidakhadiran negara dalam menjamin stabilitas wilayah. Farham menyebut bahwa kekerasan serupa juga terjadi di sejumlah titik lain di Maluku dan menunjukkan pola yang berulang.
“Kapolda seharusnya tidak menunggu konflik membesar baru bertindak. Pencegahan dan ketegasan harusnya menjadi langkah utama. Sayangnya, kita melihat pembiaran dan lemahnya kepemimpinan,” ujarnya.
Gerbong Pemuda Negarawan itu menilai Irjen Eddy Sumitro gagal menangani akar persoalan dan tidak mampu menciptakan rasa aman yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, PWPM mendesak Kapolri segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Maluku.
Di sisi lain, Farham menyerukan kepada seluruh kader Pemuda Muhammadiyah di Maluku untuk terus menyuarakan pesan damai dalam setiap agenda internal maupun forum publik.
“Pemuda Muhammadiyah punya tanggung jawab moral untuk merawat keberagaman dan memperkuat persaudaraan kebangsaan. Ini bagian dari kontribusi menuju Asta Cita Presiden RI dan Sapta Cita Gubernur Maluku,” tambahnya.
Ia menegaskan, PWPM Maluku tidak akan tinggal diam melihat kekerasan menjadi normal baru di tanah yang kaya sejarah dan budaya ini.
“Kita butuh keberanian moral dan kehadiran negara yang tegas. Maluku harus dijaga, bukan dibiarkan rusak oleh konflik yang berulang,” tutup Farham.***
