Ambon, Maluku– Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Forum ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Simon Dahoklory, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Bupati MBD. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus dilakukan secara terarah, berbasis data, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat dan perangkat daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah kehadiran aktif Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten MBD, yang turut memberikan pandangan dan masukan strategis. Kehadiran KNPI mencerminkan pentingnya peran generasi muda dalam proses pembangunan daerah. Melalui partisipasi organisasi kepemudaan ini, diharapkan perspektif pemuda dapat turut memperkaya substansi RPJMD yang sedang disusun. KNPI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mendorong pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.
Forum ini membahas berbagai isu strategis, antara lain perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029, yaitu menjadikan MBD sebagai daerah yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, serta berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal pada pulau dan gugusan kepulauan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan infrastruktur menjadi poin penting yang dibahas secara terbuka dan partisipatif.
Forum Konsultasi Publik ini ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepahaman bersama, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten MBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Babar Timur, perwakilan tokoh agama, perwakilan masyarakat, dan Ketua KNPI Kabupaten MBD.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten MBD kembali menegaskan komitmennya untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara inklusif, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk pemuda, agar arah pembangunan lima tahun ke depan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh masyarakat MBD.***
Discussion about this post