Ambon, Maluku– Di tengah tekanan efisiensi dan keterbatasan kewenangan atas sebagian besar destinasi wisata, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku justru mencatatkan kinerja yang mengesankan.
Hingga akhir Juni 2025, dinas ini berhasil masuk dalam lima besar OPD penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Maluku, dengan kontribusi sebesar Rp342 juta atau 36 persen dari target tahunan Rp1,10 miliar.
PAD tersebut diperoleh dari tiga objek wisata yang berada di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Monumen Gong Perdamaian Dunia, Pantai Namalat, dan Liang Hunimua.
Meskipun cakupan pengelolaan terbatas, capaian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal.
Ketua DPD GAMKI Maluku, Dr. Samuel P. Ritiauw, memberikan apresiasi khusus atas capaian ini.
Ia menilai bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja cerdas dan pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh jajaran Dinas Pariwisata di bawah kepemimpinan Dr. Achmad Jais Ely.
“Kami melihat bahwa di tengah kondisi fiskal yang menantang, Dinas Pariwisata mampu menjaga performa dengan sangat baik. Ini adalah bukti dari manajemen yang tidak hanya responsif, tapi juga kreatif dan terbuka terhadap kolaborasi,” ujar Ritiauw.
Menurutnya, keberhasilan ini juga menjadi contoh penting bagi OPD lain dalam membangun pola kerja yang adaptif dan efisien, tanpa kehilangan arah pada tujuan strategis daerah.
“Apresiasi kami kepada Kepala Dinas Dr. Achmad Jais Ely atas kepemimpinan yang menunjukkan integritas dan inovasi. Beliau mampu menjawab tantangan dengan solusi, bukan keluhan,” tambah Ritiauw.
Lebih jauh, Ritiauw mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik dari opini yang tidak konstruktif.
“Kita perlu mendorong diskursus yang sehat dan mendidik. Masyarakat berhak mengkritik, tapi kritik harus berbasis data dan semangat membangun.”
“Jangan sampai ruang publik dipenuhi narasi yang justru melemahkan upaya kolektif dalam membangun Maluku,” tegasnya menambahkan.
Dengan anggaran operasional yang hanya tersisa sekitar Rp1,9 miliar dari total pagu Rp11 miliar, kinerja Dinas Pariwisata Maluku membuktikan bahwa efisiensi bukan alasan untuk stagnasi, melainkan peluang untuk berinovasi. Capaian ini menjadi pondasi penting menuju penguatan sektor pariwisata sebagai pilar pembangunan daerah.
Discussion about this post