Dua narasi besar dari Timur Indonesia saat ini berjalan berdampingan namun seringkali bertolak belakang.
Di selatan Papua, film dokumenter Pesta Babi menyoroti keresahan masyarakat adat yang merasa teralienasi oleh proyek industri berskala besar.
Hampir bersamaan, di Kepulauan Tanimbar, Maluku, aparat negara dan pemerintah daerah justru sibuk membentuk tim terpadu untuk mengawal sekaligus menyiapkan masyarakat menyambut Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Abadi Masela.
Dua potret ini bukanlah fenomena yang terisolasi. Mereka adalah dua sisi mata uang yang sama dari kebijakan pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi (growth-oriented).
Opini ini akan mengkritisi bagaimana Pesta Babi menjadi metafora perlawanan epistemik atas logika pembangunan ekstraktif, dan membandingkannya dengan optimisme pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Tanimbar, serta menawarkan parameter keadilan yang lebih substantif.
Pesta Babi sebagai Kritik atas Ruang Hidup yang Terkoyak
Dalam budaya Muyu di Papua Selatan, Pesta Babi (atau Awon Atatbon) bukan sekadar pesta.
Ini adalah instrumen kompleks untuk sirkulasi ekonomi, penguatan ikatan kekerabatan antar klan, hingga penetapan batas wilayah adat.
Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale menangkap esensi ini. Ketika hutan yang menjadi lemari es bagi babi-babi tersebut mulai dibabat untuk proyek pangan dan energi, maka tradisi ini terancam punah, dan tanah kehilangan roh-nya .
Kritik paling tajam dari film ini tertuju pada adanya kesenjangan partisipasi.
Masyarakat adat merasa seperti penonton yang menyaksikan alat berat masuk tanpa dialog yang setara.
Penolakan simbolis, mulai dari palang adat hingga ribuan salib merah yang ditanam, menunjukkan bahwa bagi mereka, tanah bukanlah komoditas mati, tetapi entitas hidup yang harus dipertahankan dengan jiwa raga.
Pelarangan pemutaran film ini di sejumlah daerah justru mengonfirmasi kegelisahan yang dibawanya, bahwa negara belum sepenuhnya nyaman dengan suara-suara yang mempertanyakan dampak sosial dari megaproyeknya. Bagaimana dengan Tanimbar?
PSN Blok Masela: Antara Beranda Depan dan Mimpi Ekonomi
Jika Papua digambarkan sebagai korban pembangunan, maka di Tanimbar narasi yang dikemas pemerintah pusat adalah sebaliknya: “Beranda Depan NKRI” atau Gerbang Selatan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) gencar menyiapkan infrastruktur, mulai dari peningkatan bandara hingga jalan logistik, agar masyarakat lokal siap menjadi subjek, bukan objek, dari proyek Blok Masela .
Pemerintah pusat menjanjikan dampak pengganda yang besar, alokasi Participating Interest (PI) 10 persen untuk BUMD, transfer teknologi, dan lapangan kerja massal.
Dalam logika makro ekonomi, proyek yang sudah ditunggu 25 tahun ini memang vital untuk ketahanan energi nasional, terutama di tengah krisis geopolitik global.
Gubernur Maluku bahkan mengajak masyarakat mendukung penuh proyek ini demi pertumbuhan ekonomi.
Namun, optimisme ini perlu diuji dengan pisau bedah yang sama seperti yang digunakan untuk menyoroti Papua.
Kesenjangan Pola: Mengapa Papua Kritis, Tanimbar (Masih) Optimis?
Perbedaan sikap masyarakat (kritis vs wait and see) tidak semata-mata karena perbedaan karakter budaya, tetapi lebih pada tingkat kematangan konflik dan janji.
Pertama, Fase Proyek
Konflik agraria di Papua sudah berlangsung dalam siklus panjang, terutama terkait Food Estate Merauke yang telah mengkonsolidasi penolakan masyarakat adat.
Sementara itu, Blok Masela di Tanimbar baru saja memasuki tahap pembangunan fisik pada 2026.
Masyarakat Tanimbar masih berada dalam fase menunggu janji (manfaat ekonomi), belum pada fase merasakan luka (kehilangan akses sumber daya).
Kedua, Isu Kepemilikan Tanah
Di Tanimbar, meskipun ada isu lahan yang perlu diselesaikan oleh tim terpadu, secara geopolitik, proyek PSN akan tetap dijalankan sesuai agenda pemerintah.
Patok tapal batas telah dipasang. Selangkah pembangunan akan dimulai. Hak ulayat jangan dikesampingkan.
Ketiga, Model Pendekatan
Di Tanimbar, pemerintah membawa skema pemberdayaan dan keterlibatan, sebuah paket kompensasi yang relatif lebih menarik.
Namun segala bentuk persiapan pemerintah daerah untuk menyambut PSN Blok Masela mampu menjembatani dan mengakomodir kekhawatiran orang Tanimbar dalam segala aspek?
Di Papua, masyarakat seringkali hanya berhadapan dengan aparat dan buldoser tanpa mekanisme bagi hasil yang jelas sebelum terjadinya konflik.
Perlindungan Negara dan Ujian di Tanimbar
Kritik utama terhadap pemerintah saat ini adalah adanya inkonsistensi dalam melindungi hak masyarakat adat.
Di satu sisi, negara hadir dengan tim terpadu untuk mempercepat proyek di Tanimbar; di sisi lain, negara terkesan alergi terhadap kritik seperti yang disuarakan dalam film Pesta Babi dengan membubarkan nobar .
Pemerintah harus berhenti memperlakukan kritik sebagai penghambat pembangunan.
Sebaliknya, Pesta Babi harus menjadi buku panduan tentang apa yang tidak boleh dilakukan di Tanimbar.
Tiga hal yang harus dipastikan di Tanimbar:
Beyond Lip Service:
Ucapan Bupati Tanimbar bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton harus diwujudkan dalam kebijakan konkret.
Jangan sampai yang terjadi adalah elite capture, di mana hanya pengusaha lokal tertentu atau pejabat yang menikmati proyek, sementara masyarakat Tanimbar di zona proyek justru kehilangan akses.
Menghindari Pembangunan yang Memiskinkan Pembangunan infrastruktur seringkali memicu inflasi pangan lokal.
Pemerintah daerah Maluku harus belajar dari pengalaman daerah tambang lain. Jika akses jalan memudahkan masuknya barang luar, produk lokal yang tidak kompetitif bisa mati.
BNPP sudah mulai menyadari masalah konektivitas ini, namun solusinya harus berpihak pada produk lokal.
Bagaimana masyarakat Tanimbar mengambil bagian dalam mempersiapkan produk lokal Tanimbar, harus diuji secara matang.
Ruang Dialog yang Setara
Ruang bagi suara-suara kritis di Tanimbar harus tersedia, bukan membungkamnya. Jika ada warga yang merasa dirugikan oleh proyek Masela, mereka harus memiliki saluran aspirasi tanpa takut dicap kontra PSN.
Kesimpulan
Pesta Babi mengingatkan kita bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada angka pertumbuhan (GDP) dan target kuota energi, tanpa akar sosiologis yang kuat, hanya akan memproduksi ketimpangan baru. Sementara itu, Blok Masela adalah ujian bagi pemerintah.
Karena jika di Tanimbar, dengan segala persiapan matang dan janji manis yang disampaikan saat ini, kelak masyarakatnya tetap merasa seperti penonton, sama seperti yang dirasakan oleh para tokoh adat dan orang Papua Selatan di film Pesta Babi, maka kegagalan ini bukan lagi kegagalan proyek, melainkan kegagalan paradigma pembangunan nasional dalam memanusiakan manusia Indonesia Timur khususnya Tanimbar.
Discussion about this post