Ambon, Maluku — Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil di tengah tantangan era digital dan kompleksitas global. Komitmen ini ditegaskan melalui sambutan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XV Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam memperkuat kapasitas manajerial pejabat administrator agar mampu menjalankan fungsi kepemimpinan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan adaptif terhadap perubahan.
“Kita berada di tengah arus perubahan global yang ditandai dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, dan transformasi struktural di berbagai sektor. Hal ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi birokrasi, baik di pusat maupun daerah,” ujar Gubernur sebagaimana dibacakan Wakil Gubernur.
Gubernur menekankan bahwa perubahan zaman menuntut aparatur sipil negara, khususnya para pejabat administrator, untuk tidak hanya memahami sistem dan proses kerja, tetapi juga mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara strategis. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat tiga aspek utama dalam kepemimpinan birokrasi:
- Pengetahuan, yang mencakup pemahaman terhadap kebijakan publik, regulasi, serta isu-isu strategis baik nasional maupun global.
- Keterampilan manajerial, seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengelolaan perubahan, dan manajemen kinerja organisasi.
- Sikap dan perilaku kepemimpinan, yang berlandaskan integritas, etika pelayanan publik, profesionalisme, serta komitmen terhadap inovasi dan hasil kerja.
Dengan fokus pada ketiga pilar tersebut, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin birokrasi yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan dalam memimpin perubahan, mengelola dinamika organisasi, serta mendorong transformasi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.
“Digitalisasi dan keterbukaan informasi telah mengubah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan publik dituntut semakin cepat, transparan, dan adaptif. Untuk itu, para pejabat administrator harus memiliki literasi digital, kepemimpinan kolaboratif, dan kemampuan manajerial berbasis data dan inovasi,” jelasnya.
Gubernur menutup sambutannya dengan harapan agar pelatihan ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi menjadi momentum transformasi birokrasi menuju tata kelola yang inklusif, berkinerja tinggi, dan berorientasi hasil.
Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh ASN dari Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, widyaiswara, dan stakeholder yang telah mendukung terselenggaranya pelatihan ini dengan baik.***
Discussion about this post