Bula, Maluku — Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas mengungkapkan, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan kolaborasi semua pihak melalui lintas sektor maupun lintas program.
Mukti mengaku, saat ini Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) berusaha melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan program Pos Layanan Terpadu (Posyandu) sebagai sahabat masyarakat.
“Untuk membangun SBT menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Maluku, maka kita perlu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” ungkap Mukti Keliobas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu) di Hotel Surya Kota Bula, Jumat (24/1/2025).
Dia berujar, Pemda sangat menghargai atas penyelenggaraan kegiatan Rakor Pokjanal Posyandu di SBT sejalan dengan berbagai upaya pembangunan daerah di kabupaten penghasil minyak dan gas (Migas) itu.
Menurut Bupati SBT dua periode itu, hal tersebut sesuai dengan visi terwujudnya Kabupaten SBT yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya lokal.
“Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan pembangunan sumberdaya manusia yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena salah satu unsur penting peningkatan IPM adalah derajat kesehatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, diperlukan kebijakan strategis dalam pengembangan pelaksanaan kegiatan Posyandu yang diintegrasikan dengan berbagai layanan sosial dasar lainnya, agar kedepannya Posyandu akan menjadi pusat wadah pelayanan masyarakat yang menyediakan berbagai layanan yang sesuai dengan kondisi Posyandu setempat.
Pihaknya berharap, dari kegiatan ini semua pihak, baik lintas sektor dan lintas program dapat memahami tentang pentingnya tugas dan fungsi Pokjanal dan Pokja Posyandu yang dibentuk dalam rangka mendukung dan meningkatkan fungsi koordinasi, serta sinergitas dalam pelaksanaan pembinaan Posyandu aktif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor dan pemangku kepentingan. ***
