Saumlaki, Maluku– Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa, menegaskan bahwa program 100 hari kerjanya akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun sebelumnya oleh DPRD dan pejabat terdahulu.
Salah satu prioritas utama adalah pemindahan layanan dari rumah sakit lama ke rumah sakit baru, mengingat fasilitas di rumah sakit lama dinilai sudah tidak memadai. Namun, proses ini masih terkendala utang sekitar Rp2,4 miliar kepada kontraktor yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah berupaya mengembalikan dokter-dokter yang pendidikannya sebelumnya dibiayai oleh pemerintah agar kembali bertugas di KKT.
Sementara di bidang pendidikan, Bupati Jauwerissa menyoroti tingginya angka putus sekolah.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan mendata jumlah anak putus sekolah serta meningkatkan kompetensi guru melalui kerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura.
Efisiensi anggaran juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berencana memangkas belanja perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak. Namun, perjalanan dinas yang bertujuan mencari tambahan anggaran dari kementerian tetap akan dilakukan.
“Efisiensi berarti mengurangi keborosan. Jika perjalanan dinas dilakukan untuk mendapatkan anggaran lebih, maka kita harus tetap menjalankannya,” tegas Jauwerissa.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi awal pemerintahan Jauwerissa dalam membangun KKT yang lebih baik di tengah keterbatasan anggaran.***
