Ambon, Maluku– Masalah penumpukan sampah di Kota Ambon kian memprihatinkan. Sejumlah titik di kota ini dipenuhi tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut selama berhari-hari, menimbulkan bau tak sedap dan berpotensi membahayakan kesehatan warga.
Situasi ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pemuda Muhammadiyah Maluku. Melalui kegiatan Dialog Publik Sampah Kota bertema “Manajemen Tata Kelola Sampah dan Dampaknya terhadap Stigma ‘Ambon Badaki'”, Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, Mohammad Ansari, menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
“Kami melihat ketidakseriusan Pemkot Ambon dalam menangani persoalan sampah. Ini bukan semata soal estetika kota, tapi menyangkut kesehatan, kenyamanan warga, hingga citra Ambon sebagai destinasi wisata,” tegas Ansari dalam sambutannya, Sabtu (12/4/25).
Ia menilai buruknya pengelolaan kebersihan kota menunjukkan lemahnya manajemen lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah. “Kalau wisatawan datang dan yang mereka lihat pertama adalah sampah berserakan, tentu ini sangat merugikan perekonomian daerah,” lanjutnya.
Pemuda Muhammadiyah mendesak Pemkot Ambon untuk segera mengambil langkah konkret. Di antaranya, meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah, memperbaiki sistem manajemen kebersihan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Kritik senada disampaikan Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean. Ia menilai, di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Bodewin Wattimena dan Ketua DPRD Ely Toisuta, penanganan sampah di Ambon belum menunjukkan progres signifikan.
“Jangan kambinghitamkan masyarakat. Justru Pemkot yang harus bertanggung jawab karena gagal mengelola persoalan ini,” ujar Arman. “Julukan ‘Ambon Badaki’ bukan tanpa alasan, dan hari ini terbukti relevan,” imbuhnya.
Aktivis GMNI Maluku ini juga mendorong agar Pemkot menyediakan lebih banyak fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan bertindak lebih proaktif dalam pengelolaan sampah.
Akademisi IAIN Ambon, Fachrul Patilouw, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan masalah sampah. “Pemkot perlu mengeluarkan kebijakan yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat secara luas,” katanya.
Senada, Ketua PSI Maluku Zamroni Vanath menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Persoalan ini tanggung jawab bersama. Semua pihak harus dilibatkan aktif,” tutupnya.***
