Piru, Maluku – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memberikan perhatian serius terhadap lambannya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2025.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Fraksi PKS mendorong Bupati SBB, Ir. Asri Arman untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD SBB ini dihadiri oleh Kepala Bapenda, Kepala Bidang Penarikan, serta Bendahara Penerimaan.
Dalam pemaparannya, Kepala Bapenda menjelaskan bahwa target PAD tahun 2025 sebesar Rp20 miliar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024.
Namun hingga akhir April, capaian baru menyentuh Rp3,64 miliar atau sekitar 18,23 persen dari target.
Sekretaris Komisi III DPRD SBB, Rahmat Basiha, menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Asri Arman dalam mendorong pendapatan daerah. Namun, ia menilai bahwa upaya dari sejumlah OPD teknis masih belum maksimal.
“Bupati perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan setiap OPD penghasil PAD bekerja secara optimal. Apalagi waktu terus berjalan, dan realisasi saat ini masih jauh dari proyeksi ideal pada triwulan pertama,” ujarnya.
Basiha juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah-wilayah terpencil yang dikelola melalui pemerintah desa. Menurutnya, hal ini berisiko menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya piutang sebesar Rp2,9 miliar dari delapan perusahaan yang bergerak di sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Piutang tersebut belum tertagih dan perlu menjadi atensi serius Pemerintah Daerah.
“Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan strategis Bupati dan Wakil Bupati dalam memperkuat kinerja Bapenda dan OPD teknis lainnya. Namun perlu ada langkah nyata untuk menertibkan perusahaan yang belum taat pajak, agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan PAD,” tegasnya.
Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa dukungan politik anggaran harus diimbangi dengan keberanian eksekutif dalam menerapkan kebijakan berbasis akuntabilitas dan hasil.
“Tanpa ketegasan dan keberpihakan pada peningkatan PAD, maka capaian tahun ini akan kembali di bawah target, dan itu merugikan pembangunan daerah. Fraksi PKS membersamai langkah Bupati dalam hal itu,” pungkas Basiha.***
