Kejati Papua Barat Ambil Alih Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan ATK di BPKAD Kota Sorong

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 5 Juni 2025 - 09:45 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Sorong, Trending– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat resmi mengambil alih proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan barang cetakan tahun anggaran 2017 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.

Langkah ini diambil menyusul mandeknya penanganan perkara yang telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir tanpa adanya penetapan tersangka.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat, Abun Hasbullah Sambas, menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Selasa malam (3/6/2025).

“Pengambilalihan ini dilakukan karena kami menilai penanganan perkara ini tidak mengalami perkembangan signifikan. Sudah beberapa kali terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Negeri dan sejumlah pejabat struktural, namun belum ada kejelasan,” ujar Abun.

Menurutnya, selain pergantian pejabat, unit tindak pidana khusus Kejari Sorong juga tengah disibukkan dengan penanganan berbagai kasus baru, sehingga penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan ATK dan barang cetakan menjadi tersendat.

“Bukan berarti kami memulai dari awal. Proses penyelidikan dan penyidikan sudah pernah dilakukan di Kejari Sorong. Kami gelar perkara dan berdasarkan hasil tersebut, diputuskan untuk diambil alih oleh Kejati Papua Barat,” jelasnya.

Baca Juga :  Putra Maluku Ditunjuk Jadi Komandan Yonif 16 Marinir Pertama di Ambon

Perkara ini pertama kali ditangani saat Kejari Kota Sorong dipimpin oleh Mutakin Harahap. Kala itu, Khusnul Fuad menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus dan penyidikan ditangani oleh Stevy Stolen Ayorbaba sebagai Kepala Sub Seksi.

Dari hasil penyidikan sementara, diketahui bahwa nilai anggaran untuk pengadaan ATK dan barang cetakan di BPKAD Kota Sorong mencapai Rp8 miliar.

Namun, proses penyidikan kemudian terhenti karena belum keluarnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang telah dimintakan sejak era kepemimpinan Erwin Saragih hingga Muhammad Rizal sebagai Kajari Sorong.

Dengan pengambilalihan ini, Kejati Papua Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini belum terselesaikan.***

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sudah Cukup Dijanjikan, Pemuda Lermatan siap Palang Lahan 662, Tuntut Kepastian Pembayaran
Dukungan Menteri untuk Industri Sagu SBT Dipertegas di Forum Rapimnas KADIN
Plt Ketua DPW PPP Maluku Dukung Pemberhentian Waketum dan Sekjen DPP
KTC Gaungkan Aksi Nyata Peringatan Sumpah Pemuda Lewat Kusambi Tanempar Cup 2026
Momentum Sumpah Pemuda, Subhan Pattimahu Dorong Prabowo Bentuk Kementerian Peranan Pemuda
KNPI Maluku Ajak Publik Bijak Memilah Kewenangan Pemerintahan
Rektor UIN Ambon Prof Abidin Raih PIKI Awards 2026, Diakui atas Perjuangan Toleransi dan Perdamaian
Cermati Capaian Bang Ozan, Tuhepaly Soroti Perubahan Pendidikan dan Arah Baru Ekonomi Malteng

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 05:18 WIT

Sudah Cukup Dijanjikan, Pemuda Lermatan siap Palang Lahan 662, Tuntut Kepastian Pembayaran

Minggu, 1 November 2026 - 02:24 WIT

Dukungan Menteri untuk Industri Sagu SBT Dipertegas di Forum Rapimnas KADIN

Jumat, 30 Oktober 2026 - 04:26 WIT

Plt Ketua DPW PPP Maluku Dukung Pemberhentian Waketum dan Sekjen DPP

Kamis, 29 Oktober 2026 - 00:15 WIT

KTC Gaungkan Aksi Nyata Peringatan Sumpah Pemuda Lewat Kusambi Tanempar Cup 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 - 06:30 WIT

Momentum Sumpah Pemuda, Subhan Pattimahu Dorong Prabowo Bentuk Kementerian Peranan Pemuda

Berita Terbaru