Piru, Maluku– Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyampaikan kekecewaan dan kemarahan atas rencana pemindahan proyek Maluku Integrated Port (MIP) dari kawasan Waesarisa, SBB, ke Pulau Ambon.
Ketua DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, menegaskan bahwa keputusan tersebut melukai harapan besar masyarakat SBB yang sejak awal menanti kehadiran proyek strategis itu sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Kami marah dan kecewa. Masyarakat SBB sudah lama berharap proyek Maluku Integrated Port ini hadir di Waesarisa. Dari sisi luasan dan kesiapan lahan, kawasan itu sangat representatif untuk pengembangan pelabuhan terpadu berskala besar,” tegas Fahrul, Rabu (25/02/26).
Menurutnya, jika proyek Maluku Integrated Port tetap dibangun di Waesarisa, dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi SBB, termasuk membuka ribuan lapangan kerja bagi generasi muda di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu.
Namun demikian, KNPI SBB mengaku memahami dinamika dan pertimbangan investor dalam menentukan lokasi proyek.
Fahrul menekankan bahwa MIP bukan proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD, melainkan investasi pihak ketiga, sehingga keputusan akhir sangat bergantung pada kalkulasi bisnis investor.
“Kita harus objektif. Ini bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN atau APBD. Investor tentu memiliki pertimbangan matang, baik dari sisi konektivitas, infrastruktur pendukung maupun efisiensi logistik,” ujarnya.
Ia menilai, faktor kedekatan dengan infrastruktur strategis seperti Bandara Pattimura dan Pelabuhan Yos Soedarso menjadi alasan kuat investor melirik Pulau Ambon sebagai lokasi alternatif, termasuk di wilayah Liang maupun Waai.
Kendati demikian, KNPI SBB menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada kekecewaan.
Fahrul meminta Pemda SBB segera menukar perjuangan MIP dengan proyeksi strategis lain yang lebih realistis dan terukur guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami mendukung penuh langkah Pemda SBB untuk segera merumuskan strategi baru. Jika MIP tidak lagi di SBB, maka harus ada proyek strategis lain yang diperjuangkan secara serius dan terarah. Jangan sampai SBB terus tertinggal dalam arus pembangunan besar di Maluku,” tegasnya.
DPD KNPI SBB juga menyampaikan dukungan moril kepada Pemerintah Kabupaten SBB agar tetap konsisten memperjuangkan pemerataan pembangunan dan membuka ruang investasi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemuda SBB tidak anti-investor. Kami memahami dinamika investasi. Tetapi kami menuntut keadilan pembangunan. SBB harus tetap masuk dalam peta besar pembangunan Maluku,” pungkas Fahrul.***
Discussion about this post