Ambon, Maluku — Keberadaan sejumlah kapal rusak yang terbengkalai di kawasan pesisir Poka, Teluk Ambon, menuai sorotan dari Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) Pusat, Sabtu (11/04).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran laut serta mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir.
Sekretaris Jenderal HIMAPIKANI Pusat, Handiwin Tuheitu, menyatakan bahwa kapal-kapal yang tidak ditangani secara serius dapat menjadi sumber kerusakan lingkungan.
Material kapal yang telah lapuk, seperti sisa bahan bakar, oli, hingga kandungan logam berat, berisiko mencemari perairan dan merusak habitat biota laut di Teluk Ambon.
“Ini bukan sekadar persoalan aset terbengkalai, tetapi ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat serius bagi biota laut dan nelayan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya langkah konkret dari Pemerintah Kota Ambon dalam menangani persoalan tersebut.
Menurutnya, sebagai pemangku wilayah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kawasan pesisir dari potensi kerusakan lingkungan.
Selain itu, instansi teknis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dinilai belum menunjukkan respons yang optimal dan terukur terhadap persoalan kapal rusak tersebut.
HIMAPIKANI Pusat menilai pembiaran ini mencerminkan lemahnya komitmen dalam pengelolaan sumber daya laut, terutama di wilayah kepulauan seperti Ambon yang sangat bergantung pada sektor perikanan.
Handiwin menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi.
Nelayan sebagai kelompok paling terdampak berpotensi mengalami penurunan hasil tangkapan akibat rusaknya habitat ikan.
“Kami mendesak pemerintah dan seluruh instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari pendataan kapal, proses evakuasi, hingga pemulihan ekosistem laut di kawasan Poka. Jangan sampai ini menjadi bom waktu krisis lingkungan di Teluk Ambon,” tegasnya.
HIMAPIKANI Pusat juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal isu ini agar tidak terabaikan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.***
Komentar