Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Saumlaki, TrendingMaluku – Satu tahun kepemimpinan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati Juliana Chatarina Ratuanak menjadi sorotan kalangan pemuda. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara terbuka mendesak percepatan penataan birokrasi yang profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Desakan itu disampaikan dalam forum diskusi “Bacarita Pemuda Tanimbar” di Saumlaki. KNPI menilai, tanpa reformasi birokrasi yang tegas dan terukur, fondasi pembangunan yang mulai dirintis dalam setahun terakhir berpotensi tersendat di level administratif.
Birokrasi Dinilai Belum Maksimal
Dalam forum tersebut, perwakilan pemuda menegaskan bahwa efektivitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan tepat orang. Penempatan jabatan, menurut mereka, harus berbasis kompetensi dan integritas, bukan kompromi politik.
KNPI juga menyoroti langkah efisiensi melalui penggabungan sejumlah OPD. Kebijakan itu dinilai positif sepanjang dilakukan dengan perencanaan matang dan tidak justru memperlambat pelayanan publik. “Efisiensi harus tepat sasaran, bukan sekadar rasionalisasi struktur,” tegas salah satu peserta forum.
Fase Krusial Pemerintahan 2025–2030
Jauwerissa–Ratuanak yang memimpin periode 2025–2030 kini memasuki fase krusial penentuan arah pembangunan lima tahun ke depan. KNPI mengingatkan, tahun pertama seharusnya menjadi momentum konsolidasi internal, terutama dalam membangun mesin birokrasi yang solid dan responsif.
Menurut KNPI, berbagai program strategis daerah berisiko terhambat apabila penataan birokrasi tidak segera dituntaskan. Hambatan administratif dan tarik-menarik kepentingan internal dinilai dapat memperlambat implementasi agenda pembangunan.
KNPI Tegaskan Sikap Kritis
Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, menegaskan pihaknya akan tetap menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah daerah. KNPI, kata dia, ingin memastikan janji politik dalam RPJMD 2025–2029 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata.
“Kunci keberhasilan pemerintahan ada pada penataan birokrasi. KNPI konsisten mendorong birokrasi yang profesional demi kemajuan Tanimbar,” tegasnya.
Kepemimpinan ini, menurut KNPI, harus dijadikan titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk berani melakukan pembenahan menyeluruh. Tanpa reformasi internal yang nyata, cita-cita menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Bumi Duan Lolat dikhawatirkan hanya menjadi slogan. (TM.01)
Discussion about this post