Ambon, Maluku— Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku menegaskan dukungan terhadap pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) di Pulau Ambon sebagai infrastruktur strategis bagi transformasi ekonomi daerah kepulauan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku, Gemelita Pattiradjawane, pada Senin (02/03), menanggapi dinamika perdebatan publik terkait arah pembangunan infrastruktur strategis di Maluku.
Gemelita yang akrab disapa Ita mengatakan, dari perspektif dunia usaha, pembangunan MIP di Ambon bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi strategis transformasi ekonomi Maluku sebagai provinsi kepulauan.
“Pembangunan MIP di Ambon bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi strategis bagi transformasi ekonomi Maluku yang berciri provinsi kepulauan,” ujarnya.
Menurut Ita, Ambon memiliki kesiapan infrastruktur dan ekosistem ekonomi yang matang untuk mendukung wilayah lain yang sedang berkembang.
Selama ini Pulau Ambon telah menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan Seram, Buru, Kei, Aru hingga Tanimbar, di mana sebagian besar arus barang masuk dan keluar Maluku terkonsolidasi di Ambon sebelum didistribusikan kembali ke wilayah kepulauan lainnya.
“Pulau Ambon secara faktual sudah menjadi hub logistik alami Maluku dan juga ekonomi nasional di Indonesia Timur. MIP adalah infrastruktur utama yang akan memperkuat fungsi tersebut dan meningkatkan efisiensi distribusi,” kata Ita.
Ia juga menilai langkah Gubernur Maluku dalam memproyeksikan pembangunan MIP ke Pulau Ambon bukan asal-asalan, melainkan melalui kajian yang dilakukan oleh tim yang berkompeten.
BPD HIPMI Maluku, lanjut Ita, meyakini komitmen Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dalam mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Kepulauan sebagai kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan.
“Kami mendukung penuh pembangunan MIP melalui kebijakan Gubernur Maluku serta memastikan bahwa pengusaha lokal akan menjadi lokomotif utama dalam peluang ekonomi yang akan muncul. Bagi kami, pembangunan MIP di Ambon adalah hal yang tepat demi kepentingan bersama masyarakat Maluku,” tegasnya.
Secara terpisah, Ketua Bidang VI Maritim, Kelautan dan Perikanan BPD HIPMI Maluku, M. Sahril Salamena, menyampaikan bahwa sikap organisasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, M. Reza Mony, yang menegaskan komitmen dunia usaha untuk mengawal agenda strategis pemerintah daerah.
Menurut Sahril, BPD HIPMI Maluku telah bersepakat dalam Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI di Makassar pada 14–16 Februari 2026 serta forum nasional usaha lainnya untuk mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Kepulauan.
“Dengan hadirnya kebijakan afirmatif seperti Undang-Undang Kepulauan serta program prioritas Gubernur Maluku, Maluku Integrated Port, kami yakin harapan akan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja serta kemandirian fiskal daerah dapat terwujud,” ujarnya.
Ia menjelaskan Maluku menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan tingginya biaya logistik akibat jarak antarpulau yang jauh, sehingga distribusi barang kurang efisien dan berdampak langsung pada biaya operasional dunia usaha.
Efisiensi logistik melalui MIP dinilai akan menurunkan biaya distribusi, mempercepat arus barang, serta meningkatkan daya saing pengusaha lokal di pasar nasional maupun internasional.
Sahril juga menekankan sektor perikanan akan menjadi fokus utama pembangunan daerah. Selama ini hasil perikanan Maluku masih banyak dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi belum optimal.
“MIP di Ambon dapat menjadi infrastruktur kunci untuk mendukung hilirisasi perikanan melalui sistem logistik yang lebih efisien. Hasil tangkapan dari berbagai wilayah kepulauan dapat dikonsolidasikan, diolah, dan didistribusikan secara lebih optimal,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut akan membuka peluang industri pengolahan perikanan serta memperluas akses pasar nasional dan internasional bagi pengusaha lokal Maluku.
Sementara itu, Ketua Bidang X BPD HIPMI Maluku, Alan Lohy, menilai pembangunan MIP juga menjadi infrastruktur pendukung penting bagi pengembangan Blok Masela, salah satu proyek energi strategis nasional di kawasan timur Indonesia.
Ia menjelaskan proyek tersebut diperkirakan menciptakan aktivitas ekonomi berskala besar, termasuk kebutuhan logistik, distribusi material, dan sektor pendukung lainnya. Ambon dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat distribusi yang menopang aktivitas tersebut.
“Maluku tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya. Kita harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memberi nilai tambah bagi daerah,” tegas Lohy.
BPD HIPMI Maluku juga berharap adanya penguatan peran daerah dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar manfaat ekonomi sumber daya laut lebih dirasakan masyarakat Maluku.
Selama ini sistem pengelolaan berbasis WPP dinilai belum sepenuhnya adil, meskipun kontribusi sektor perikanan tangkap Maluku terhadap PDRB nasional mencapai hampir 30 persen.****
Discussion about this post