Gugatan Tanah Lapas Saumlaki Ditolak, Kejari Tanimbar Selamatkan Aset Negara Rp10 Miliar

- Jurnalis

Selasa, 10 Maret 2026 - 08:15 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif


Saumlaki, TrendingMaluku.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berhasil menyelamatkan Barang Milik Negara (BMN) senilai sekitar Rp10 miliar berupa aset tanah milik Lapas Kelas III Saumlaki.

Keberhasilan tersebut diperoleh setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menjatuhkan putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Sml pada Senin (9/3/2026) yang mengabulkan eksepsi turut tergugat atas gugatan perdata yang diajukan Kristina Oktovina.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan terhadap aset negara berupa tanah Lapas Kelas III Saumlaki tidak dapat diterima. Dengan demikian, status kepemilikan tanah tersebut tetap sah sebagai Barang Milik Negara.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 20.000 meter persegi yang menjadi lokasi Lapas Kelas III Saumlaki di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Perkara tersebut sebelumnya didaftarkan oleh pihak penggugat pada 20 November 2025 dengan nomor perkara 54/Pdt.G/2025/PN Sml.

Dalam proses persidangan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar melalui Jaksa Pengacara Negara bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan langkah litigasi guna mempertahankan aset milik negara.

Baca Juga :  KNPI MBD Hadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD dan RKPD

Langkah tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Melalui kewenangan tersebut, Kejaksaan dapat mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata guna melindungi kepentingan hukum negara, termasuk penyelamatan dan pemulihan keuangan serta kekayaan negara.

Dengan nilai aset mencapai Rp10 miliar, putusan pengadilan ini dinilai penting untuk memastikan fasilitas pemasyarakatan milik negara tetap terlindungi dan dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (TM.01)

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dukungan Menteri untuk Industri Sagu SBT Dipertegas di Forum Rapimnas KADIN
Plt Ketua DPW PPP Maluku Dukung Pemberhentian Waketum dan Sekjen DPP
KTC Gaungkan Aksi Nyata Peringatan Sumpah Pemuda Lewat Kusambi Tanempar Cup 2026
Momentum Sumpah Pemuda, Subhan Pattimahu Dorong Prabowo Bentuk Kementerian Peranan Pemuda
KNPI Maluku Ajak Publik Bijak Memilah Kewenangan Pemerintahan
Rektor UIN Ambon Prof Abidin Raih PIKI Awards 2026, Diakui atas Perjuangan Toleransi dan Perdamaian
Cermati Capaian Bang Ozan, Tuhepaly Soroti Perubahan Pendidikan dan Arah Baru Ekonomi Malteng
ERT Wetar BKP-BTR Ikuti IFRC 2026, Tingkatkan Kompetensi dan Kesiapan Penanganan Darurat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 02:24 WIT

Dukungan Menteri untuk Industri Sagu SBT Dipertegas di Forum Rapimnas KADIN

Jumat, 30 Oktober 2026 - 04:26 WIT

Plt Ketua DPW PPP Maluku Dukung Pemberhentian Waketum dan Sekjen DPP

Kamis, 29 Oktober 2026 - 00:15 WIT

KTC Gaungkan Aksi Nyata Peringatan Sumpah Pemuda Lewat Kusambi Tanempar Cup 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 - 06:30 WIT

Momentum Sumpah Pemuda, Subhan Pattimahu Dorong Prabowo Bentuk Kementerian Peranan Pemuda

Selasa, 27 Oktober 2026 - 02:23 WIT

KNPI Maluku Ajak Publik Bijak Memilah Kewenangan Pemerintahan

Berita Terbaru

Trend Kesehatan

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT

Senin, 2 Nov 2026 - 08:21 WIT