Ambon, Maluku– Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon menggelar dialog interaktif bersama Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, pada Senin (24/2/2025) di Studio Programa 1 RRI Ambon.
Dialog ini membahas strategi pengendalian harga dan distribusi logistik guna memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat menjelang hari raya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Vanath mengungkapkan bahwa dirinya bersama Gubernur Maluku secara rutin mengikuti rapat virtual setiap Senin pagi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam rapat ini, setiap provinsi melaporkan perkembangan harga bahan pokok di wilayah masing-masing.
“Ini bukan hal baru karena pengendalian inflasi merupakan tugas utama pemerintah. Namun, menjelang bulan suci Ramadan, Idulfitri, Iduladha, serta Natal dan Tahun Baru, intensitas pengawasan semakin ditingkatkan. Sebab, pada periode ini spekulasi harga barang cenderung meningkat,” jelasnya.
Upaya Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi
Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga kelancaran distribusi, Wagub menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan terus melakukan pemantauan. Pemerintah memastikan ketersediaan stok barang, kelancaran jalur distribusi, serta harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku masih menghadapi tantangan dalam membangun konektivitas yang optimal. Investasi dalam sektor transportasi laut, menurut Wagub, merupakan tantangan tersendiri karena membutuhkan biaya yang besar. Namun, pemerintah terus berupaya mencari solusi, termasuk dengan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan transportasi.
“Insya Allah, sesuai arahan Gubernur, dalam waktu dekat Perumda Panca Karya akan dibagi dalam beberapa unit usaha, termasuk sektor transportasi yang akan berdiri sendiri. Hal ini bertujuan agar pengelolaannya lebih fokus dan efektif,” tambahnya.
Antisipasi Mudik Lebaran dan Harapan ke Depan
Terkait program mudik Lebaran, Wagub menjelaskan bahwa anggarannya berasal dari APBN, dengan data penerima yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Provinsi Maluku tetap berupaya mengantisipasi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh program mudik gratis agar distribusi layanan lebih merata.
Di akhir dialog, Wagub mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk mendukung program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga stabilitas harga dan tidak melakukan panic buying yang dapat memicu masalah sosial.
“Mari kita jaga toleransi, keamanan, serta kestabilan harga barang. Insya Allah, pemerintah akan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat,” pungkasnya.***
