Ambon, 25 Juni 2025 — Kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku yang menilai kepemimpinan sang gubernur telah melenceng jauh dari aspirasi rakyat dan nilai-nilai partisipatif dalam pemerintahan daerah.
Wakil Ketua Bidang Potensi Pemuda DPD KNPI Maluku, Sadam Bugis, menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan dan lemahnya komunikasi publik menjadi cermin dari pola kepemimpinan yang gagal membaca kebutuhan masyarakat.
“Saat rakyat di daerah-daerah terpencil masih berjuang dengan minimnya akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, gubernur malah sibuk membangun rumah dinas mewah. Ini bukan soal estetika, tapi soal etika dalam mengelola anggaran dan menetapkan skala prioritas,” tegas Sadam saat ditemui di Ambon, Rabu (25/6).
Menurut Sadam, keputusan membangun fasilitas mewah di tengah keterbatasan anggaran dan krisis sosial yang masih melanda sebagian besar wilayah Maluku menunjukkan kepemimpinan yang tidak berpijak pada realitas masyarakat.
“Pejabat publik semestinya hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai elite yang memisahkan diri dari persoalan rakyat. Pertanyaan mendasar hari ini bukan soal di mana tamu gubernur menginap, tapi bagaimana rakyat bisa makan, sekolah, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” lanjutnya.
KNPI Maluku juga menyoroti sikap gubernur yang kerap menuntut solusi dari publik, namun enggan membuka ruang dialog dan partisipasi yang inklusif.
“Kami dari KNPI pernah menyurati secara resmi untuk berdiskusi. Tak ada respons. Dalam forum-forum strategis seperti Musrenbang dan RPJMD pun kami tidak dilibatkan. Tapi di luar itu, gubernur menuntut anak muda untuk memberi solusi. Ini kontradiktif dan tidak jujur,” ungkap Sadam.
Ia mengingatkan bahwa ruang dialog sejatinya telah disediakan dalam berbagai forum resmi pemerintahan, namun jika ruang-ruang itu tertutup, maka kritik publik adalah bentuk kepedulian yang tersisa.
“Jangan sampai kepala daerah hanya ingin mendengar pujian. Kalau menghindari kritik, lalu untuk apa menjabat? Kepemimpinan bukan soal panggung, tapi soal komitmen,” tambahnya.
Lebih jauh, Sadam menilai gaya komunikasi publik Gubernur Lewerissa tidak mencerminkan sikap negarawan. Ia menyinggung pernyataan kontroversial gubernur yang pernah menyebut kritik publik sebagai “anjing menggonggong, kafila berlalu.”
“Ini bukan bahasa seorang pemimpin daerah. Kita butuh kepala daerah yang merangkul rakyat, bukan merendahkan suara mereka. Jangan heran jika publik mulai kehilangan rasa hormat,” tegasnya.
Sadam juga mengkritik pencitraan berlebihan yang kerap ditampilkan gubernur dalam forum publik.
“Gaya komunikasinya cenderung defensif dan dramatis, penuh pengelakan, bukan solusi. Banyak yang menyebutnya lebih cocok jadi aktor Bollywood ketimbang kepala daerah, dan itu bukan tanpa alasan,” sindirnya.
Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki mandat moral untuk mengawal demokrasi dan pembangunan, KNPI Maluku mendesak Gubernur Hendrik Lewerissa untuk mengevaluasi secara serius arah kepemimpinannya.
“Kami tidak anti pemerintah. Tapi kami anti pada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Gubernur harus buka ruang partisipasi, hentikan gaya elitis, dan hadir secara nyata untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” tutup Sadam.***
Komentar