Ambon, Maluku,- DPRD Provinsi Maluku berencana menggelar pengawasan lapangan terpadu terhadap proyek-proyek Pekerjaan Umum (PU) pada pekan ini.
Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh kepala dinas PU kabupaten dan kota se-Maluku, guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan tidak sekadar bersifat formalitas.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, mengatakan keterlibatan para kepala dinas PU penting untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait pelaksanaan program pembangunan, khususnya proyek yang dikelola oleh balai teknis pemerintah pusat.
Menurut Halimun, dalam sejumlah kasus, proyek yang dilaksanakan balai teknis pusat justru menimbulkan persoalan di daerah, sementara dampaknya harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
“Sering kali balai teknis pusat melaksanakan proyek, tetapi dampaknya menjadi beban pemerintah daerah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki akses yang cukup untuk menyampaikan persoalan tersebut. Karena itu, DPRD hadir sebagai lembaga pengawas untuk menjembatani,” ujar Halimun di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa (03/02/2026).
Sebelum pengawasan lapangan dilakukan, DPRD Provinsi Maluku akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas PU se-Maluku.
Rapat tersebut akan membahas tahapan perencanaan program, pembagian kewenangan antarinstansi, serta evaluasi dampak proyek terhadap masyarakat.
Halimun mengungkapkan, terdapat proyek yang tidak berasal dari usulan daerah dan justru menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah.
“Setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak terkait wajib menjelaskan secara jelas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Maluku juga menekankan pentingnya transparansi dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna menghindari tumpang tindih program pembangunan.
Sebagai langkah strategis, DPRD mendorong penyusunan peta konektivitas pembangunan yang menjadi acuan bersama, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga proyek yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan adanya koordinasi yang baik dan pengawasan terpadu, DPRD Provinsi Maluku berharap pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku.*
Discussion about this post