Piru, Maluku— Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Iha Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi setelah didapati mengandung belatung, Jumat (03/04).
Temuan tersebut terjadi pada 2 April 2026 saat makanan dibagikan kepada para siswa. Berdasarkan pantauan media, belatung berasal dari susu yang menjadi bagian dari menu MBG hari itu.
Sejumlah guru yang mengetahui kondisi tersebut langsung bertindak cepat. Langkah ini diambil untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Tidak ada kejadian menonjol seperti keracunan atau semacamanya dalam peristiwa tersebut.
Camat Huamual, Radjab Waleulu, saat dikonfirmasi media mengaku baru mengetahui kejadian tersebut dan akan melakukan peninjauan ke lokasi.
Ia menyayangkan insiden yang terjadi dan menegaskan akan menindaklanjuti sesuai prosedur dan kewenangan yang dimilikinya.
“Kejadian ini tentu sangat disayangkan. Kami akan menjalankan prosedur sesuai kewenangan untuk menyikapi temuan pada makanan MBG tersebut,” ujar Waleulu.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pengelola dapur, khususnya yang menangani distribusi MBG di kawasan Iha Kulur, belum dapat dikonfirmasi.
Sementara itu, DPD KNPI Seram Bagian Barat (SBB) turut menyoroti serius temuan tersebut.
Melalui Sekretaris DPD KNPI SBB, Penuel M Supulatu, mengecam keras kelalaian dalam pengelolaan makanan yang diperuntukkan bagi siswa.
Supulatu menegaskan bahwa kejadian ini merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi, mengingat program MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah.
“Temuan belatung dalam makanan MBG adalah bentuk kelalaian yang sangat serius. Ini bukan hanya soal kualitas makanan, tetapi menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak,” tegas Supulatu.
Ia juga mengingatkan para pengelola dapur untuk lebih memperhatikan standar kebersihan, higienitas, serta kandungan gizi dalam setiap menu yang disajikan.
“Kami mengingatkan seluruh pengelola dapur agar benar-benar memperhatikan aspek higienis dan kualitas gizi makanan. Jangan sampai program yang baik justru mencederai kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPD KNPI SBB mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG.
“Kami mendesak Pemda SBB untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk pengawasan ketat terhadap pihak ketiga yang terlibat, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tutup Supulatu.***
Komentar