Piru, Maluku– Aksi protes warga kembali mewarnai ruas jalan di wilayah Seram Bagian Barat. Puluhan masyarakat memblokade jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Bupati dan DPRD setempat terkait penundaan aktivitas perusahaan di daerah tersebut.
Ketegangan ini dipicu oleh berlarut-larutnya persoalan agraria yang hingga kini tak kunjung diselesaikan.
Masyarakat, terutama para pekerja yang telah dirumahkan akibat rekomendasi penangguhan tersebut, menuntut pertanggungjawaban dari kepala daerah dan para wakil rakyat.
“Kami menilai Bupati dan DPRD tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Akibat keputusan mereka, banyak dari kami kehilangan mata pencaharian,” ujar salah satu perwakilan warga, Sabtu (26/07).
Koordinator Pemerhati Investasi Maluku, Yanto Lemosol, turut menyoroti kondisi ini.
Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada keberlanjutan investasi sangat berpengaruh buruk terhadap iklim ekonomi lokal.
“Rekomendasi penangguhan yang dikeluarkan Bupati dan DPRD bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga memukul kehidupan masyarakat, terutama pekerja lokal. Ini menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Yanto.
Lebih lanjut, ia meminta Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi untuk segera turun tangan menyikapi berbagai persoalan di Seram Bagian Barat yang tak kunjung terselesaikan.
“Gubernur dan DPRD Provinsi harus memanggil dan mengevaluasi kinerja Bupati Seram Bagian Barat. Ini bukan hanya tentang investasi, tapi soal kesejahteraan rakyat yang terus dikorbankan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat maupun DPRD terkait tuntutan warga dan desakan evaluasi dari tingkat provinsi.***
Komentar