Ambon, Maluku — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, semangat nasionalisme kembali menyala di berbagai daerah. Namun di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, perayaan kemerdekaan dibayangi keresahan.
Sejumlah pekerja lokal harus kehilangan pekerjaan akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Yanto Lemosol, Koordinator Pemerhati Investasi Maluku, menyampaikan keprihatinan atas keputusan Bupati Seram Bagian Barat yang diduga menjadi pemicu PT. SIM merumahkan para pekerja lokal.
Ia menilai, kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.
“Menjelang 17 Agustus, rakyat kita justru dirundung nasib buruk. Banyak pekerja lokal kehilangan penghasilan karena rekomendasi yang tidak tepat dari kepala daerah. Ini jelas mencederai nilai-nilai kemerdekaan,” ujarnya, Sabtu (02/07).
Menurut Yanto, kemerdekaan tidak hanya bermakna lepas dari penjajahan asing, tetapi juga hadirnya keadilan, kesejahteraan, dan jaminan hak hidup layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kebijakan pemerintah daerah justru menyebabkan rakyat kehilangan pekerjaan, maka kemerdekaan belum benar-benar terwujud.
“Rakyat belum merdeka jika akses terhadap pekerjaan ditutup. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, peluang kerja dari investor seperti PT. SIM seharusnya dijaga dan didukung,” lanjutnya.
Yanto juga menyoroti pentingnya investasi sebagai bagian dari pembangunan daerah. Ia menyayangkan apabila pemerintah justru menutup pintu bagi perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika perusahaan hadir dan mampu menyerap tenaga kerja lokal, itu artinya mereka turut membantu negara menjawab masalah pengangguran. Pemerintah daerah seharusnya membuka ruang dialog, bukan menghambat,” tegasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum reflektif, agar perayaan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat.
“Kalau rakyat kehilangan pekerjaan di tanahnya sendiri karena kebijakan yang tidak adil, maka kita sedang mengkhianati makna kemerdekaan itu sendiri,” tutup Yanto.***
Komentar