Ambon, Maluku— DPD KNPI Kabupaten Buru kembali menegaskan sikap kritis terhadap proses penjaringan calon Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini tengah berjalan. Ketua DPD KNPI Buru, AlMuhajir S. Miru, memperingatkan, proses ini sangat urgen dan tidak boleh sekedar formalitas, terlebih ketika muncul informasi bahwa Kepala Dinas Pendapatan menjadi salah satu kandidat, Senin (17/11).
Almuhajir menyebut pihaknya mendapat informasi bahwa Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buru masuk dalam radar calon Sekda. Jika benar, menurutnya hal itu justru berpotensi membawa Kabupaten Buru ke arah yang kelam.
“Jika benar Kadis Pendapatan yang diusulkan, maka Kabupaten Buru sedang berada di gerbang menuju kegelapan,” tegas aktivis yang akrab di sapa Al itu.
Al tegas menyatakan, kinerja dinas yang dipimpin salah satu kandidat tersebut justru dinilai tidak produktif dan gagal memenuhi target. Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, sementara sang pejabat disebut sering wara-wiri tanpa capaian signifikan bagi daerah.
“Track record Kepala Dinas Pendapatan itu buruk, tidak capai target, sementara PAD sedang anjlok. Dinas di bawah yang bersangkutan tidak produktif. Ini sangat membahayakan jika diberi ruang ke jantung pemerintahan seperti posisi Sekda,” ujarnya.
Menurut Al, seorang Sekda tidak hanya membutuhkan legitimasi administratif, tetapi harus matang secara manajerial, mampu mengendalikan ritme pemerintahan, dan menjaga arah pembangunan daerah.
Al menambahkan, Bupati Buru Ikram Umasugi harus lebih berhati-hati dan sepenuhnya objektif dalam proses seleksi Sekda, tanpa intervensi kepentingan atau kompromi dengan kinerja buruk.
“Bupati harus lebih berhati-hati dan objektif. Jadikan pengalaman setiap OPD atau track record pimpinan OPD sebagai rujukan kelayakan,” tegasnya.
Ia menegaskan, KNPI akan terus mengawal proses ini demi kualitas tata kelola pemerintahan.
“KNPI sudah memperingatkan sejak awal: Sekda bukan tempat untuk coba-coba atau balas jasa. Ini soal masa depan Buru.”
“Kami tidak ingin Buru dipimpin oleh birokrat yang gagal di tempat asal lalu diberi jabatan lebih tinggi. Ini soal integritas, bukan sekadar jabatan,” kunci dia.***
Komentar