Ambon, Maluku— Ketua Eksekutif Politik Anak Muda (POLAM) Maluku, Andar Abubakar Karepesina, menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik izin tambang PT Gag Nikel yang ramai diperbincangkan belakangan ini.
Ia menilai tuduhan terhadap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga bagian dari upaya pembusukan sistematis terhadap tokoh-tokoh asal Indonesia Timur yang sedang menanjak di panggung nasional.
Andar menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang valid, PT Gag Nikel telah mengantongi Persetujuan Kelayakan Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 4 Agustus 2014, diikuti dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada tahun 2015.
Adapun Izin Operasi Produksi disetujui pada 30 Desember 2017, ketika Ignasius Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM.
“Semua proses izin strategis ini terbit jauh sebelum Bahlil masuk ke pemerintahan. Saat itu beliau masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI. Mengaitkan namanya secara sepihak adalah tidak logis dan mengarah pada pembentukan opini menyesatkan,” tegas Andar.
Ia menyayangkan narasi yang dibangun seolah-olah Bahlil terlibat dalam penerbitan izin demi kepentingan korporasi.
Menurutnya, ini adalah bentuk kampanye destruktif yang berbahaya, apalagi jika diarahkan secara sistematis untuk menggerus kepercayaan publik terhadap figur-figur potensial dari kawasan Timur Indonesia.
“Ini bukan sekadar serangan politik biasa. Ini pembusukan karakter yang dilakukan secara sistematis terhadap tokoh Timur yang tengah naik daun. Dan kita tahu, sejarah telah terlalu sering mencatat bagaimana suara dari Timur dipinggirkan atau dicurigai,” lanjutnya.
Andar juga mengajak masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi arus informasi, khususnya di era digital yang sarat manipulasi, termasuk melalui teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi, publik harus mampu membedakan antara kritik yang membangun dan fitnah yang membunuh karakter. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mesin hoaks yang justru merugikan bangsa sendiri,” pungkasnya.***