Namlea – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru, Muhajir S Miru, menyerukan agar masyarakat setempat diberi kewenangan untuk mengelola Gunung Botak (GB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga di wilayah tersebut.
Menurut Muhajir, Senin (30/06), potensi yang dimiliki Gunung Botak harus dikelola secara bijak dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama.
Ia menilai, pelibatan langsung warga akan memberikan dampak positif tidak hanya terhadap perekonomian, tetapi juga terhadap stabilitas sosial di Kabupaten Buru.
“Sudah saatnya negara hadir untuk memberdayakan, bukan memberangus. Masyarakat Buru punya hak untuk hidup sejahtera dari tanahnya sendiri,” ujar Muhajir kepada wartawan, Senin (30/6).
Ia juga menekankan bahwa upaya pengelolaan Gunung Botak oleh masyarakat harus dilakukan dalam kerangka yang legal, transparan, dan ramah lingkungan. “Kami tidak bicara soal pembiaran, tapi soal pengaturan yang adil. Negara harus turun tangan menyusun regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat dan lokal,” tegasnya.
Muhajir menambahkan, selama ini pendekatan represif terhadap aktivitas masyarakat di Gunung Botak justru menciptakan ketegangan dan memperparah kondisi ekonomi warga.
Oleh karena itu, menurutnya, solusi terbaik adalah dengan membuka ruang dialog dan menyusun skema tata kelola partisipatif.
“Sumber daya alam yang melimpah seperti di Gunung Botak adalah berkah. Tapi berkah itu hanya akan menjadi kutukan bila dikelola tanpa keadilan sosial,” pungkas Muhajir.***
Komentar